Politik Ala Machiavelli

Diposkan oleh Andri Ansyah on Kamis, 18 April 2013


Tidak semua orang tertarik untuk bicara tentang politik. Tidak sedikit yang alergi bahkan antipati dengan politik. Bagi mereka, politik adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Karena itu, ia harus dihindari dan dijauhi. Persepsi negatif terhadap politik dan hal-hal yang terkait dengan urusan politik adalah pemandangan umum yang kerap dijumpai di ranah publik.



Survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia selama empat tahun, yakni 2003, 2004, 2007, dan 2008 menyebutkan bahwa partai politik adalah lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia. Kasus para politikus yang tersangkut kasus korupsi diduga sangat berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap kiprah partai politik. Survei Indo Barometer tahun 2007 menunjukkan, sebanyak 54,6 persen responden menyatakan tidak puas atas kinerja parpol. Publik juga menilai bahwa parpol tidak pernah memperjuangkan kepentingan rakyat (47,5 persen).
Mengapa publik merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang berbau politik? Ini adalah pertanyaan menarik untuk dikaji. Apakah ia muncul secara alamiah atau akibat lingkungan eksternal yang membentuk citra dan persepsi pribadinya? Tidak bisa dinafikkan bahwa selama ini publik terlalu sering menyaksikan kiprah negatif para politikus di pentas politik yang kemudian diekspos secara masif oleh media. Kasus korupsi, suap menyuap, money politics, janji-janji kosong, perseteruan antarpolitikus, dan kesibukan para politikus untuk memperjuangkan kesejahteraannya adalah variabel yang cukup berpengaruh terhadap persepsi negatif publik tersebut.
Dalam konteks berpolitik, sejatinya cara berpolitik dan kiprah politik seorang politikus sangat tergantung pada bagaimana ia memaknai ‘politik’. Jika ia memaknai politik secara benar yakni sebagai media dan sarana untuk memperjuangkan kepentingan publik, maka ia pun akan tampil elegan tanpa harus mengorbanan idealismenya. Tetapi jika ia memaknai ‘politik’ hanya sebagai alat untuk ‘berkuasa’, maka yang terjadi adalah sikap hipokrit, dimana ia hanya menjadikan publik sebagai obyek untuk melanggengkan kekuasaan dan sama sekali tidak ada niat untuk memperjuangkan, apalagi memperbaiki taraf hidup rakyat yang diwakilinya. Untuk sebuah ‘kekuasaan’, ia akan melakukan apa saja termasuk harus menipu, berbohong, bersumpah palsu, dan sejumlah perilaku negatif lainnya. Sikap dan pendiriannya meminjam istilah yang dulu sempat dipopulerkan oleh Amien Rais seperti kiasan ‘esok dele sore tempe’- yang menggambarkan instabilitas karakter.  Ia sangat mudah berubah seiring dengan iming-iming bernama ‘kepentingan’. Menciderai komitmen adalah sesuatu yang dengan mudah ia lakukan. Praktik-praktik seperti inilah- sesungguhnya yang dimaksud dengan politik ‘kotor’.
Lalu darimana asal muasal politik kotor itu? Cara-cara berpolitik kotor seperti itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang negarawan dan politikus Italia di zaman renaissance yang bernama Machiavelli atau nama lengkapnya Niccolo Machiavelli (1469-1527). Ajaran politiknya terhimpun dalam buku karangannya yang berjudul ‘Il Principe’ atau dalam terjemahan bahasa Inggris menjadi ‘The Prince’ (Sang Pangeran). Ini adalah bukunya yang sangat terkenal yang menginspirasi sebagian besar politisi masa itu hingga sekarang. Dalam ajaran Machiavelli, orang diajari bagaimana cara menjadi seorang politikus dan negarawan. Seorang politikus dan negarawan, menurut Machiavelli, harus bermain kotor, curang, penuh tipu muslihat dengan cara mengingkirkan semua norma-norma susila serta keagamaan. Politikus dan negarawan yang berhasil, menurut Machiavelli, haruslah bermain adu domba dan menghalalkan semua cara. Ia mengajarkan ‘Janganlah berbuat jujur dan jangan tepati janji kalau sekiranya bakal merugikan dirinya’. Ajaran Machiavelli juga mengatakan bahwa seorang politikus dan negarawan haruslah kelihatan jujur, alim, dan beragama secara lahir agar tipu muslihatnya berhasil.
Dalam bukunya ‘Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya’, KH Saifuddin Zuhri (1980) mengemukakan, dalam menjalankan perannya sebagai politikus dan negarawan, Machiavelli menisbikan sama sekali peran agama. Tentang peran agama, Machiavelli mengatakan bahwa agama sangat perlu bagi sesuatu pemerintahan bukan untuk menjadikan rakyat berbudi luhur, akan tetapi untuk menolong pemerintah menaklukkan rakyatnya. Bahkan seorang raja atau penguasa haruslah membantu setiap agama yang dipandang palsu menurut anggapan pemeluk agama yang bersangkutan. Maksudnya sudah jelas, untuk mengadu domba sesama mereka dan agar semua pemeluk agama yang ada dalam kekuasaannya memerlukan bantuan serta perlindungannya.
Machiavelli adalah orang yang pertama kali mendiskusikan perlunya berpolitik tanpa etika atau hukum. Bagi Machiavelli, politik adalah politik. Ia tidak punya korelasi dengan aspek lain. Politik hanya berkaitan dengan satu hal saja, yakni memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal lain, seperti agama dan moralitas yang selama ini dikaitkan dengan politik sesungguhnya tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali bahwa agama dan moral tersebut membantu untuk mendapat dan mempertahankan politik.
Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Machiavelli sungguh berbahaya jika diterapkan oleh para politikus saat ini. Prinsip-prinsip tersebut akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Politik tanpa etika, apalagi tanpa moralitas akan mendegradasi sisi kemanusiaan politikus itu sendiri dan pada gilirannya akan berkontribusi pada sikap apolitis publik. Publik sama sekali tidak merasakan manfaat apapun dari gaya berpolitik seperti itu. Berpolitik ala Machiavelli sangat tidak cocok bagi bangsa yang menghendaki perubahan.
Bagaimanapun, etika dan moralitas adalah aspek penting yang harus ada dan dijunjung tinggi oleh seluruh anak bangsa. Tanpa itu, niscaya kehancuran bangsa akan segera tiba seperti yang diungkapkan sastrawan Mesir Syauqi Beik. Menurutnya suatu bangsa akan maju karena moralitasnya, jika moralnya baik, maka baiklah bangsa itu tetapi jika moralnya buruk, maka buruklah bangsa itu. Alhasil, perubahan yang selama ini menjadi visi bersama- akan bermuara pada kegagalan. Wallahu a’lam bish shawab.
 Politik Ala Machiavelli
PDF
Cetak
E-mail
 Dibaca: 1418 kali.
Opini
Ditulis oleh Safrudin Dwi Apriyanto   
Senin, 02 Januari 2012 13:31
Tidak semua orang tertarik untuk bicara tentang politik. Tidak sedikit yang alergi bahkan antipati dengan politik. Bagi mereka, politik adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Karena itu, ia harus dihindari dan dijauhi. Persepsi negatif terhadap politik dan hal-hal yang terkait dengan urusan politik adalah pemandangan umum yang kerap dijumpai di ranah publik.
Survei Barometer Korupsi Global Transparansi Indonesia selama empat tahun, yakni 2003, 2004, 2007, dan 2008 menyebutkan bahwa partai politik adalah lembaga terkorup dalam persepsi publik di Indonesia. Kasus para politikus yang tersangkut kasus korupsi diduga sangat berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap kiprah partai politik. Survei Indo Barometer tahun 2007 menunjukkan, sebanyak 54,6 persen responden menyatakan tidak puas atas kinerja parpol. Publik juga menilai bahwa parpol tidak pernah memperjuangkan kepentingan rakyat (47,5 persen).
Mengapa publik merasa tidak nyaman dengan hal-hal yang berbau politik? Ini adalah pertanyaan menarik untuk dikaji. Apakah ia muncul secara alamiah atau akibat lingkungan eksternal yang membentuk citra dan persepsi pribadinya? Tidak bisa dinafikkan bahwa selama ini publik terlalu sering menyaksikan kiprah negatif para politikus di pentas politik yang kemudian diekspos secara masif oleh media. Kasus korupsi, suap menyuap, money politics, janji-janji kosong, perseteruan antarpolitikus, dan kesibukan para politikus untuk memperjuangkan kesejahteraannya adalah variabel yang cukup berpengaruh terhadap persepsi negatif publik tersebut.
Dalam konteks berpolitik, sejatinya cara berpolitik dan kiprah politik seorang politikus sangat tergantung pada bagaimana ia memaknai ‘politik’. Jika ia memaknai politik secara benar yakni sebagai media dan sarana untuk memperjuangkan kepentingan publik, maka ia pun akan tampil elegan tanpa harus mengorbanan idealismenya. Tetapi jika ia memaknai ‘politik’ hanya sebagai alat untuk ‘berkuasa’, maka yang terjadi adalah sikap hipokrit, dimana ia hanya menjadikan publik sebagai obyek untuk melanggengkan kekuasaan dan sama sekali tidak ada niat untuk memperjuangkan, apalagi memperbaiki taraf hidup rakyat yang diwakilinya. Untuk sebuah ‘kekuasaan’, ia akan melakukan apa saja termasuk harus menipu, berbohong, bersumpah palsu, dan sejumlah perilaku negatif lainnya. Sikap dan pendiriannya meminjam istilah yang dulu sempat dipopulerkan oleh Amien Rais seperti kiasan ‘esok dele sore tempe’- yang menggambarkan instabilitas karakter.  Ia sangat mudah berubah seiring dengan iming-iming bernama ‘kepentingan’. Menciderai komitmen adalah sesuatu yang dengan mudah ia lakukan. Praktik-praktik seperti inilah- sesungguhnya yang dimaksud dengan politik ‘kotor’.
Lalu darimana asal muasal politik kotor itu? Cara-cara berpolitik kotor seperti itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang negarawan dan politikus Italia di zaman renaissance yang bernama Machiavelli atau nama lengkapnya Niccolo Machiavelli (1469-1527). Ajaran politiknya terhimpun dalam buku karangannya yang berjudul ‘Il Principe’ atau dalam terjemahan bahasa Inggris menjadi ‘The Prince’ (Sang Pangeran). Ini adalah bukunya yang sangat terkenal yang menginspirasi sebagian besar politisi masa itu hingga sekarang. Dalam ajaran Machiavelli, orang diajari bagaimana cara menjadi seorang politikus dan negarawan. Seorang politikus dan negarawan, menurut Machiavelli, harus bermain kotor, curang, penuh tipu muslihat dengan cara mengingkirkan semua norma-norma susila serta keagamaan. Politikus dan negarawan yang berhasil, menurut Machiavelli, haruslah bermain adu domba dan menghalalkan semua cara. Ia mengajarkan ‘Janganlah berbuat jujur dan jangan tepati janji kalau sekiranya bakal merugikan dirinya’. Ajaran Machiavelli juga mengatakan bahwa seorang politikus dan negarawan haruslah kelihatan jujur, alim, dan beragama secara lahir agar tipu muslihatnya berhasil.
Dalam bukunya ‘Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya’, KH Saifuddin Zuhri (1980) mengemukakan, dalam menjalankan perannya sebagai politikus dan negarawan, Machiavelli menisbikan sama sekali peran agama. Tentang peran agama, Machiavelli mengatakan bahwa agama sangat perlu bagi sesuatu pemerintahan bukan untuk menjadikan rakyat berbudi luhur, akan tetapi untuk menolong pemerintah menaklukkan rakyatnya. Bahkan seorang raja atau penguasa haruslah membantu setiap agama yang dipandang palsu menurut anggapan pemeluk agama yang bersangkutan. Maksudnya sudah jelas, untuk mengadu domba sesama mereka dan agar semua pemeluk agama yang ada dalam kekuasaannya memerlukan bantuan serta perlindungannya.
Machiavelli adalah orang yang pertama kali mendiskusikan perlunya berpolitik tanpa etika atau hukum. Bagi Machiavelli, politik adalah politik. Ia tidak punya korelasi dengan aspek lain. Politik hanya berkaitan dengan satu hal saja, yakni memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal lain, seperti agama dan moralitas yang selama ini dikaitkan dengan politik sesungguhnya tidak memiliki hubungan mendasar dengan politik, kecuali bahwa agama dan moral tersebut membantu untuk mendapat dan mempertahankan politik.
Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Machiavelli sungguh berbahaya jika diterapkan oleh para politikus saat ini. Prinsip-prinsip tersebut akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Politik tanpa etika, apalagi tanpa moralitas akan mendegradasi sisi kemanusiaan politikus itu sendiri dan pada gilirannya akan berkontribusi pada sikap apolitis publik. Publik sama sekali tidak merasakan manfaat apapun dari gaya berpolitik seperti itu. Berpolitik ala Machiavelli sangat tidak cocok bagi bangsa yang menghendaki perubahan.
Bagaimanapun, etika dan moralitas adalah aspek penting yang harus ada dan dijunjung tinggi oleh seluruh anak bangsa. Tanpa itu, niscaya kehancuran bangsa akan segera tiba seperti yang diungkapkan sastrawan Mesir Syauqi Beik. Menurutnya suatu bangsa akan maju karena moralitasnya, jika moralnya baik, maka baiklah bangsa itu tetapi jika moralnya buruk, maka buruklah bangsa itu. Alhasil, perubahan yang selama ini menjadi visi bersama- akan bermuara pada kegagalan. Wallahu a’lam bish shawab.

{ 0 komentar... read them below or add one }

Poskan Komentar

Jika Anda Menyukai Artikel Ini, Silahkan Komentari Dengan Sopan dan Santun :

Jika Anda Menyukai Artikel Ini Mohon Klik LIke Di Bawah Ini :

komentar: