penggolongan perjanjian internasional

Diposkan oleh Andri Ansyah on Sabtu, 15 Januari 2011

Hukum Perjanjian Internasional

Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal

* Penggolongan yang pertama: perjanjian yang diadakan melalui tiga tahap pembentukan yakni perundingan, penandatangan dan ratifikasi; dan perjanjian yang diadakan melalui dua tahap pembentukan yaitu perundingan dan penandatangan.
* Penggolongan yang kedua:perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral;
* Penggolongan yang ketiga: treaty contract dan law making treaties

Bentuk-bentuk perjanjian internasional

* Perjanjian antar- kepala negara;
* Perjanjian antar-pemerintah;
* Perjanjian antar- negara;
* Perjanjian yang dirundingkan dan ditandatangani oleh menteri-menteri yang mewakili negaranya;
* Perjanjian antar-departemen yaitu perjanjian yang diadakan antara pejabat-pejabat yang mewakili departemen-departemen pemerintah
* Perjanjian yang dibuat antara ketua-ketua partai politik yang berkuasa di negaranya masing-masing

Peserta dalam perjanjian internasional

* Ketentuan/aturan umum dalam perjanjian internasional:
* Pasal 34 Konvensi Wina Tahun 1969 menyatakan bahwa A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent;
* Hukum kebiasaan internasional: “pacta tertiis nec nocent nec prosunt”
* Pasal 34 Konvensi Wina Tahun 1986 menyatakan bahwa A treaty does not create either obligations or rights for a third State or a third organization without the consent of that State or that organization

Pengecualian-pengecualian terhadap Pasal 34 Konvensi Wina 1969

1. Perjanjian yang memuat sejumlah ketentuan yang berlaku bagi negara-negara bukan perserta perjanjian;
2. Perjanjian multilateral untuk meneguhkan berlakunya kaidah hukum kebiasaan internasional akan berlaku bagi negara-negara bukan peserta perjanjian tersebut;
3. Perjanjian multilateral untuk membentuk kaidah hukum baru akan mengikat negara-negara bukan peserta perjanjian tersebut;
4. Konvensi-konvensi multilateral tertentu yang diberlakukan secara universal dapat memuat syarat-syarat tentang pembelakuan konvensi-konvensi tersebut bagi negara-negara bukan perserta;
5. Dispositive Treaties

Pembuatan dan Berlakunya Suatu Perjanjian Internasional

* Kewenangan untuk membuat perjanjian internasional merupakan suatu atribut dari negara yang berdaulat.
*
Dalam pembuatan suatu perjanjian internasional dapat dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Menugaskan orang-orang yang melakukan perundingan atas nama negaranya;

2. Perundingan dan penerimaan;

3. Pengesahan, penandatangan dan pertukaran instrumen;

4. Ratifikasi

5. Aksesi;

6. Masa berlakunya perjanjian

7 Tahap pencatatan dan penerbitan setelah perjanjian dinyatakan berlaku; dan

8. Penerapan dan penegakan hukum terhadap ketentuan dalam perjanjian

Reservation (Pensyaratan)

* Suatu negara berdasarkan pertimbangan tertentu tidak dapat menyetujui sepenuhnya isi perjanjanjian yang bersangkutan;
* Negara tersebut bisa saja memutuskan untuk sama sekali tidak turut serta dalam perjanjian itu;
* Akan tetapi, turut sertanya negara dalam suatu perjanjian membawa banyak sekali keuntungan;
* Untuk mengatasi kesukaran yang dihadapi oleh negara tersebut, negara bersangkutan dapat turut serta dalam perjanjian itu dengan mengajukan satu atau beberapa pensyaratan
* Pasal 2 (1) Konvensi Wina Tahun 1969
* “Reservation” means a unilateral, however, phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State
* Pasal 1 (e) Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
* Pensyaratan (“Reservation”) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral;
* Pasal 1 (f) Undang-undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
* Pernyataan (“Declaration”) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang Pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mem Pengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional;
* Praktek negara mengenai pensyaratan:
*
Liga Bangsa-bangsa/Perserikatan Bangsa-bangsa (hingga permulaan tahun lima puluhan)- Asas kesepakatan yang bulat (unanimity principle)

{ 2 komentar... read them below or add one }

Poskan Komentar

Jika Anda Menyukai Artikel Ini, Silahkan Komentari Dengan Sopan dan Santun :

Jika Anda Menyukai Artikel Ini Mohon Klik LIke Di Bawah Ini :

komentar: